Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

A.    KEBIJAKAN FISKAL

1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan ini biasanya ditentukan oleh Departemen Keuangan. Kebijakan fiskal, dengan demikian, secara langsung mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Menurut Keynesian, kebijakan fiskal dapat digunakan secara efektif untuk merangsang permintaan agregat dari masyarakat. Pajak dan pengeluaran pemerintah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan permintaan dan penawaran komoditas umum dan fasilitas sipil adalah kebijakan fiskal yang baik.

2.     Analisis kebijakan fiscal

     Pengeluaran pemerintah berasal dari pajak yang di perolehnya. Pengeluaran pemerintah bila di salurkan secara tepat akan meningkatkan perekonomian di suatu negara. Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, akan mengurangi masalah kemacetan. Sumber daya yang tadinya hanya terpusat di daerah tertentu saja dapat diatasi dengan di bangunnya fasilitas-fasilitas penting yang dibutuhkan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh karyawan/pegawai negeri termasuk dalam catatan pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar aktivitas perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat guncangan kebijakan fiscal. Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran , inflasi , neraca pembayaran internasionla yang terus menerus defisit dan sebagainya.

Ada analisis yang dipakai dalam kebijakan fiscal

1. Analisis kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.

Dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau disposable income

2. Analisis kebijaksanaan fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible

Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.

B.    KEBIJAKAN MONETER

1.     Definisi Kebijakan Moneter (monetary policy)

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua konsep paralel yang digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia sebagai ukuran kesejahteraan dan reformasi. Salah satu perbedaan mendasar adalah, kebijakan fiskal biasanya ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara kebijakan moneter ditentukan oleh bank sentral. Tujuan utama dari kebijakan yang digunakan oleh pemerintah ini adalah untuk meminimalkan fluktuasi dalam perekonomian. Kebijakan fiskal tidak persis kontras kebijakan moneter, tapi hanya berbeda terkait erat dengan kebijakan moneter negara. Dengan peran penting bahwa bank sentral harus bermain dalam pelaksanaan kebijakan moneter, pemerintah tidak tertinggal jauh. Peran pemerintah sangat penting juga.

2.     Analisis kebijakan moneter

Melalui kebijakan moneter, Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat, diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya untuk mempertahankan ekonomi bertumbuh sekaligus untuk mengedalikan inflasi.

Indonesia pun tidak luput dari kebijakan moneter tersebut. Di Indonesia, beberapa kali kebijakan moneter diambil untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan moneter tersebut hamper setiap tahun dilakukan untuk menekan inflasi yang ada. Kebijakan moneter tersebut diambil dengan memunculkan berbagai macam kebijakan public yang harus ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Pemerintah memiliki 3 Instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), dan Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio). Diluar dari 3 instrument tersebut (yang menrupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan himbauan moral (Moral Persuasion.

a)      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

b)      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral (tingkat diskonto). Dengan tingkat Bungan pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga uang yang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang yang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi minat bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat ditekan.

c)      Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

d)     Imbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan agar memberikan kredit secara hati-hati untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.