A.
KEBIJAKAN
FISKAL
- Definisi
Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh
oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan
ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik
dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip
dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan
fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan ini biasanya ditentukan
oleh Departemen Keuangan. Kebijakan fiskal, dengan demikian, secara langsung
mempengaruhi kesejahteraan rakyat.
Menurut
Keynesian, kebijakan fiskal dapat digunakan secara efektif untuk merangsang
permintaan agregat dari masyarakat. Pajak dan pengeluaran pemerintah dirumuskan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan permintaan dan penawaran komoditas umum
dan fasilitas sipil adalah kebijakan fiskal yang baik.
2. Analisis kebijakan fiscal
Pengeluaran
pemerintah berasal dari pajak yang di perolehnya. Pengeluaran pemerintah bila
di salurkan secara tepat akan meningkatkan perekonomian di suatu negara.
Misalnya pembangunan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, akan
mengurangi masalah kemacetan. Sumber daya yang tadinya hanya terpusat di daerah
tertentu saja dapat diatasi dengan di bangunnya fasilitas-fasilitas penting
yang dibutuhkan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.
Pengeluaran pemerintah juga mempengaruhi distribusi
pendapatan masyarakat. Karena penghasilan yang diperoleh karyawan/pegawai
negeri termasuk dalam catatan pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, kebijakan
fiskal merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah
agar aktivitas perekonomian tetap stabil dan tidak menimbulkan efek akibat
guncangan kebijakan fiscal. Dengan kebijaksanaan fiskalnya pemerintah dapat
mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak
diinginkan seperti keadaan dimana banyak pengangguran , inflasi , neraca
pembayaran internasionla yang terus menerus defisit dan sebagainya.
Ada analisis yang
dipakai dalam kebijakan fiscal
- Analisis
kebijaksanaan fiskal dalam sistem perpajakan yang sederhana.
Dengan
adanya tindakan fiskal pemerintah, pengeluaran masyarakat untuk konsumsi tidak
lagi secara langsung ditentukan oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional, akan
tetapi oleh tinggi rendahnya pendapatan yang siap untuk di belanjakan atau
disposable income
- Analisis
kebijaksanaan fiscal dalam system perpajakan yang Built-in Flexible
Yang dimaksud dengan system perpajakan yang built-in
flexible adalah system pemungutan pajak pendapatan, maksudnya adalah untuk
meratakan distribusi pendapatan agar tidak terjadi ketegangan – ketegangan
social. Dikatakan flexible karena mengikuti pendapatan, apabila pendapatan
besar maka jumlah pajak yang di bayar besar dan begitu sebaliknya.
B.
KEBIJAKAN
MONETER
1. Definisi Kebijakan Moneter (monetary
policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan
keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui
pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut
dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya
peningkatan output keseimbangan.
Kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal adalah dua konsep paralel yang digunakan oleh
pemerintah di seluruh dunia sebagai ukuran kesejahteraan dan reformasi. Salah
satu perbedaan mendasar adalah, kebijakan fiskal biasanya ditentukan oleh
pemerintah pusat, sementara kebijakan moneter ditentukan oleh bank sentral.
Tujuan utama dari kebijakan yang digunakan oleh pemerintah ini adalah untuk
meminimalkan fluktuasi dalam perekonomian. Kebijakan fiskal tidak persis
kontras kebijakan moneter, tapi hanya berbeda terkait erat dengan kebijakan
moneter negara. Dengan peran penting bahwa bank sentral harus bermain dalam
pelaksanaan kebijakan moneter, pemerintah tidak tertinggal jauh. Peran
pemerintah sangat penting juga.
2. Analisis kebijakan moneter
Melalui kebijakan moneter, Pemerintah dapat
mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat, diatur dengan cara menambah
atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya untuk mempertahankan
ekonomi bertumbuh sekaligus untuk mengedalikan inflasi.
Indonesia pun tidak luput dari kebijakan
moneter tersebut. Di Indonesia, beberapa kali kebijakan moneter diambil untuk
mengantisipasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan moneter tersebut
hamper setiap tahun dilakukan untuk menekan inflasi yang ada. Kebijakan moneter
tersebut diambil dengan memunculkan berbagai macam kebijakan public yang harus
ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia.
Pemerintah memiliki 3 Instrument
utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Operasi Pasar
Terbuka (Open Market Operation),
Fasilitas Diskonto (Discount Rate),
dan Rasio Cadangan Wajib (Reserve
Requirement Ratio). Diluar dari 3 instrument tersebut (yang menrupakan
kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan himbauan
moral (Moral Persuasion.
a) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar
terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli
surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah
uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila
ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat
berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain
diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat
Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan
atas Surat Berharga Pasar Uang.
b) Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah
menurunkan tingkat bunga bank sentral (tingkat diskonto). Dengan tingkat Bungan
pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari
bank sentral menjadi lebih besar, sehingga uang yang beredar bertambah.
Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang yang beredar,
pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi minat bank-bank
meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat
ditekan.
c) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan
wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana
cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah
uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.
d) Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan
moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada
pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan agar memberikan kredit
secara hati-hati untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar
bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar
pada perekonomian.